Dua Opsi Pilkada, Pengamat: Kesulitan Terbesar Adalah Menegakkan Aturan

Politik  KAMIS, 24 SEPTEMBER 2020 , 11:58:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dua Opsi Pilkada, Pengamat: Kesulitan Terbesar Adalah Menegakkan Aturan

Ilustrasi/Net

Sebanyak 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember mendatang.

Namun banyak kalangan yang mendesak pemerintah untuk menunda pilkada serentak ditunda lantaran pandemi virus corona baru alias Covid-19 yang makin mengkhawatirkan.

Terkait hal tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran mengatakan, pemerintah memiliki dua opsi dalam merespon Pilkada 2020.

"Pertama, jika pilkada tetap dilaksanakan, maka pemerintah wajib membuat regulasi khusus berkaitan dengan pelaksanaan pilkada di era pandemi," ujar Andi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Kamis (24/9).

Regulasi tersebut sebagai payung hukum bagi penyelenggara pilkada dan semua stakeholder dalam melaksanakan dan menegakan protokol kesehatan.

Aturan itu juga wajib memberikan kepastian bagi perlindungan kesehatan kepada masyarakat, pemilih dan kepada penyelenggara pilkada.

"Apabila pilkada ditunda mengingat maka pemerintah pun berkewajiban membuat regulasi khusus (Perppu) penundaan pilkada," ujar Andi Yusran.

Dari kedua opsi tersebut, Andi melihat opsi kedua memiliki resiko yang lebih kecil terutama bagi kesehatan masyarakat dan penyelenggara pilkada.

Sementara untuk resiko politik yang kemudian muncul dari pilihan opsi kedua ini adalah kemungkinan terjadinya stagnasi dalam tata kelola pemerintahan sebagai akibat terbatasnya wewenang penjabat atau Plt kepala daerah.

Namun hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan menghadirkan regulasi khusus yang memberi wewenang administratif dan politik kepada penjabat atau Plt kepala daerah.

"Kesulitan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah jika opsi pilkada tetap dilaksanakan adalah dalam hal menegakan aturan," tegasnya

"Demikian halnya bagi kandidat kepala daerah, parpol dan pendukungnya yang kerap abai menegakkan protokol kesehatan. Kasus kerumunan massal pada saat pendaftaran calon kepala daerah ke KPUD adalah bukti kongkretnya," pungkas Andi Yusran.[dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Kopassus-Koopsus TNI Gelar Olahraga Bersama Di Makopassus Cijantung
Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00