Bingung Bedakan Plt, Pjs Dan Pj, Ini Pejelasannya

Politik  JUM'AT, 25 SEPTEMBER 2020 , 13:13:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Bingung Bedakan Plt, Pjs Dan Pj, Ini Pejelasannya

Soni Sumarsono/Net

Sebagian orang masih kebingungan membedakan apa itu Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Sementara (Pjs), dan Penjabat (Pj) daerah.

Merespon hal ini, mantan Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono pun menjelaskan perbedaan arti dari ketiga istilah tersebut.

Soni mengatakan istilah Plt digunakan untuk seorang wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas sebagai kepala daerah, karena kepala daerahnya mencalonkan dalam Pilkada dan harus cuti di luar tanggungan negara.

"Waktu Plt menjabat yakni sampai kepala daerah selesai cuti Pilkada dan kembali sebagai kepala daerah," ujar Soni lewat keterangan tertulisnya, Jumat (24/9).

Namun bila yang cuti Pilkada atau berhalangan adalah wakil kepala daerahnya, maka tidak perlu ada Plt wakil kepala daerah.

Selain itu, penetapan Plt juga bisa dilakukan apabila kepala daerahnya tersangkut kasus hukum yang belum berkekuatan hukum tetap.

Adapun yang mengangkat Plt Gubernur adalah Menteri Dalam Negeri sedangkan untuk Plt Bupati/Walikota diangkat oleh Gubernur dengan sifatnya penugasan dan tidak ada prosesi pelantikan.

Selanjutnya untuk Pjs dilakukan bilamana kepala daerah dan wakil kepala daerahnya cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye Pilkada (2-3 bulan) dan periode masa jabatannya belum berakhir.

"Kapan Pjs berakhir? Ketika kepala daerah selesai cuti Pilkada dan kembali menjabat lagi sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah," kata mantan Plt Gubernur DKI Jakarta ini.

Adapun Pjs Gubernur diangkat dari pejabat eselon 1 (pimpinan madya) dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Sekda Provinsi) dengan SK Menteri Dalam Negeri dan tidak ada prosesi pelantikan. Pjs Bupati atau Walikota diangkat dengan SK Mendagri atas usulan 3 nama dari Gubernur. Pjs Bupati/Walikota berasal dari pejabat eselon II (pimpinan pratama) dari pemerintah provinsi atau dalam situasi tertentu dimungkinkan diambil dari eselon II Pusat.

"Namun demikian, jauh lebih baik cukup dari unsur Pemprov saja. Sekda Kabupaten/Kota hanya diberikan kesempatan sebagai Pelaksana Harian (Plh) manakala Pjs/Pj belum ada," sambung Soni.

Sedangkan Penjabat Kepala Daerah (Pj) dilakukan karena kepala daerah sudah selesai periode jabatannya namun penggantinya yang definitif masih belum ada.

Jabatan yang kosong ini diisi oleh seorang Penjabat dengan kewenangan penuh, yang diangkat dengan Keputusan Presiden dan dilantik resmi oleh Mendagri dengan baju resmi KDH (kepala daerah) atau dikenal dengan PDU (Pakaian Dinas Upacara).

"Sampai kapan? Berakhir Pj-nya saat dilantiknya kepala daerah yang baru hasil Pilkada oleh Presiden yang diikuti dengan proses serah terima," ujar Soni.

Jabatan Pj maksimum 1 tahun, untuk dievaluasi kembali, idealnya kurang dari 6 bulan saja. Adapun Pj kepala daerah berasal dari pejabat eselon 1 pusat yang layak dan punya kompetensi bidang pemerintahan.

Semua kementerian mempunyai peluang selama layak, termasuk TNI/Polri aktif yang sedang menjabat sebagai sebagai eselon 1 (pimpinan madya) di jabatan sipil.

"Sebagai catatan, istilah dulu Plt yang bukan dari jabatan wakil kepala daerah. Saat ini disebut dengan Penjabat Sementara (Pjs) supaya tidak membingungkan. Yang jelas, bila ada Plt kepala daerah pasti dari wakil kepala daerah, sedang Pjs dari jabatan lain yang bukan wakil kepala daerah," tutup Soni.[dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Kopassus-Koopsus TNI Gelar Olahraga Bersama Di Makopassus Cijantung
Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00