Aktivis Mahasiswa Sumsel Surati Kabareskrim Soal Kasus Ijazah Bupati Lahat

Hukum  JUM'AT, 25 SEPTEMBER 2020 , 19:02:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aktivis Mahasiswa Sumsel Surati Kabareskrim Soal Kasus Ijazah Bupati Lahat

Keputusan Kemendikbud soal status ijazah Cik Ujang/Ist

Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Organisasi Kepemudaan Sumatera Selatan (Sumsel) Bersatu menyoroti kasus ijazah Bupati Lahat Cik Ujang.

Hal ini menyusul keluarnya putusan status ijazah Cik Ujang oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kemendikbud memutuskan ijazah strata satu gelar sarjana hukum Cik Ujang yang dikeluarkan Universitas Sjakhyakirti Palembang Dan Kopertis Wilayah II Sumatra Selatan pada 2013 silam tidak sah.

Mereka melayangkan surat kepada Kepala Bareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo terkait dugaan kasus Cik Ujang tersebut.

"Kami meminta Kapolri untuk segera mendesak Bareskrim agar memproses dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan Cik Ujang dengan pihak Universitas Sjakhyakirti Palembang. Tentu dengan prosedur yang berlaku, transparan. Kami juga akan bersurat secara resmi ke Kabareskrim Polri," kata Ketua Umum Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumbagsel, Bambang Irawan dalam konfrensi pers, Jumat (25/9).

Hadir pada konferensi pers adalah Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumsel, Muhammad Iqbal; Ketua Umum PD Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Sumsel, I Wayan Dermawan dan Mewakili Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Palembang, Trisakti Agung Prakoso.

Menurut Bambang, pihaknya akan terus mengawal kasus ijazah Cik Ujang sampi tuntas.

Bambang menegaskan, kasus seperti ijazah Cik Ujang tidak boleh terulang karena hal itu menjadi preseden buruk dalam dunia pendidikan, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan

"Kami sangat prihatin dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen akademik yang dilakukan oleh Cik Ujang. Hal ini telah menciderai dan merusak dunia pendidikan di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan," tegas Bambang.

Lebih lanjut, Bambang juga meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud memberikan sanksi kepada kampus yang mengeluarkan ijazah Cik Ujang.

"Berikan sanksi seberat-beratnya terhadap kampus tersebut," pinta Bambang.

Sebelumnya, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Aris Junaidi membenarkan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan putusan soal status ijazah Cik Ujang.

Putusan Kemendikbud tersebut menerangkan bahwa ijazah sarjana hukum Cik Ujang tidak sah.

"Ini betul dari Direktur Belmawa, saya sendiri. Betul (saya yang tanda tangan surat itu)," ujar Aris saat dihubungi, Senin (21/9).[dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Kopassus-Koopsus TNI Gelar Olahraga Bersama Di Makopassus Cijantung
Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00