Konflik Tanah Di Cakung Timur, Kuasa Hukum PT PAU Duga Ada Manipulasi Fakta Hukum

Hukum  SABTU, 17 OKTOBER 2020 , 10:31:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Konflik Tanah Di Cakung Timur, Kuasa Hukum PT PAU Duga Ada Manipulasi Fakta Hukum

Gedung PT Prima Artha Utama/Ist

Fakta hukum yang disampaikan Judi Djohari melalui kuasa hukumnya Renita Girsang di sejumlah media online terkait kepemilikan tanah di Jalan Cakung Cilincing RW 06, Cakung Timur, Jakarta Timur dinilai diduga bentuk manipulasi.

Demikian penegasan kuasa hukum PT Prima Artha Utama (PAU) Sonny Leksono melalui keterangan tertulis, Sabtu (17/10).

"Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 33, 34, dan 35 atas nama Judi Djohari sejatinya telah batal demi hukum. Ini didasarkan Putusan Kasasi inkracht No. 1425 tanggal 22 September 2004, yang telah dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Surat Penetapan Eksekusi tanggal 23 Mei 2005 juncto Berita Acara Eksekusi tanggal 26 Mei 2005, yang isinya menyerahkan SHM 32 atas nama Saut bin Perin kepada ahli warisnya," kata Sonny.

Dikatakan Sonny, Putusan Kasasi No. 1425 juga diikuti keluarnya SK BPN RI No. 3 PB-XXVII/2008 tanggal 19 September 2008 yang isinya antara lain, membatalkan SHM 33, 34, dan 35 atas nama Judi Djohari.

"Juga menyatakan ketiga SHM tersebut tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah. Lainnya, mengembalikan menjadi keadaan semula, yaitu SHM 32/Cakung Timur atas nama Saut bin Perin," ujar Sonny.

"Telah terjadi penyesatan informasi. Dikatakan Judi Djohari menjadi pemenang lelang, sementara tidak dijelaskan bahwa keputusan pemenangan lelang tersebut sudah dibatalkan, dengan keluarnya Putusan Kasasi inkracht No. 1425," lanjut Sonny.

Sebelumnya, kata dia, Judi Djohari telah mengajukan gugatan kepada BPN dan ahli waris Saut bin Perin terhadap SK BPN RI No. 3 PB-XXVII/2008 tanggal 19 September 2008, namun tidak dikabulkan oleh PTUN hingga tingkat Kasasi (inkracht) No. 36/K/TUN/2010, tanggal 28 Juli 2010.

"Berdasarkan hal itu, maka SK BPN tersebut masih berlaku hingga kini," kata Sonny.

Menurutnya, pengakuan Judi Djohari sebagai pemilik tanah sesuai SHM 33, 34, dan 35, yang dasar hukumnya putusan Peninjauan Kembali (PK) 47 tanggal 18 Agustus 2016, dan menggugat ahli waris Saut bin Perin, dinilai ironis. Pasalnya, ketiga SHM tersebut telah ditarik dari peredaran oleh BPN pada 19 September 2008.

Sonny juga menyoroti adanya keberatan dari Judi Djohari yang dikirimkan ke PTSP Kecamatan Cakung dan meminta mencabut IMB milik PT PAU.

"Bagaimana mungkin IMB bisa dicabut, sementara Judi Djohari tidak memiliki legal standing terhadap SHM 33, 34, dan 35, yang sudah batal demi hukum," kata Sonny melanjutkan.

Disampaikan pula, PT PAU telah melakukan transaksi jual beli sebagian tanah SHM 32/Cakung Timur atas nama ahli waris Saut bin Perin dihadapan Notaris/PPAT pada 25 April 2018, dimana sebelumnya telah dilakukan pengecekan di Kantor BPN Jakarta Timur yang hasilnya tanah tersebut tidak ada catatan apapun (clear and clean) dalam Buku Tanah BPN Jaktim.

Saat ini, tambahnya, sudah dibalik nama menjadi SHGB 5977, atas nama PT PAU.

"PT PAU merupakan pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang," sambungnya.

Saat ini, PT PAU tengah mengajukan gugatan perlawanan (Derden Verzet) di PN Jaktim, yang memohon agar Surat Penetapan Eksekusi atas SHM 33, 34, dan 35 dibatalkan lantaran diatas hamparan tanah itu telah ada SHGB 5977 milik PT PAU. Dan ketiga SHM tersebut sudah batal demi hukum berdasarkan Putusan Kasasi 1425.[dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00

Bangunan Ruko Di Cideng Ambruk

Bangunan Ruko Di Cideng Ambruk

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2020 , 17:03:00