KPK Salah Hitung Kerugian, Kuasa Hukum: Harusnya Rahardjo Divonis Bebas

Hukum  SABTU, 17 OKTOBER 2020 , 20:52:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

KPK Salah Hitung Kerugian, Kuasa Hukum: Harusnya Rahardjo Divonis Bebas

Rahardjo Pratjihno/Net

Direktur Utama PT Compact Microwave Indonesia Teknologi (PT CMI Teknologi) Rahardjo Pratjihno divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.

Proyek tersebut adalah pengadaan backbone coastal surveillance system (BCSS) yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp63,829 miliar.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Rahardjo Pratjihno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan," kata ketua majelis hakim Muslim di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat kemarin (16/10).

Rahardjo juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp15,14 miliar sesuai dengan keuntungan yang ia terima.

Kuasa hukum Rahardjo Pratjihno, Saut Edward Rajagukguk menilai Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) telah menzalimi kliennya. Pasalnya, KPK telah menahan dan menuduh kliennya merugikan negara Rp63 miliar, sementara hakim pengadilan Tipikor memutus kerugian negara hanya Rp15 miliar.

Karena itu, Saut berpandangan kliennya seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan pidana terkait perkara pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) di Badan Keamanan Laut RI.

Harusnya Rahardjo dibebaskan. KPK telah menzalimi klien saya," kata Saut kepada wartawan, Sabtu (17/10).

Lebih lanjut soal kerugian negara, Saut menilai KPK jelas telah zalim terhadap Rahardjo. Terbukti, KPK membesar-besarkan nilai kerugian negara.

Kami juga akan mengajukan banding. Ini benar-benar zalim, kerugian negara dibesar-besarkan. Kami yakin, klien kami memang tidak bersalah,” tegas Saut.

Nilai korupsi Rahardjo yang diputus majelis hakim senilai Rp15 miliar berbeda jauh dengan tuntutan jaksa yang menyatakan terdakwa telah merugikan keuangan negara senilai Rp60 miliar lebih.

Terkait dengan dakwaan JPU diawal persidangam soal pemberian commitment fee Rp 3,5 miliar kepada narasumber Bakamla Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi juga dibantah Saut.

Dalam persidangan klien saya sudah menjelasakan dari awal saat pemeriksaan , bahwa uang Rp 3,5 miliar iitu tidak pernah diberikan kepada Fahmi Habsyi. Klien saya meminta bantuan Stefanus Hardy menukar valas untuk kebutuhan korporasinya. Kemudian dititipkan kepada Fahmi Habsyi. Dan oleh Fahmi Habsyi titipan tersebut sudah diberikan dan diterima kembali oleh klien saya tahun 2016. Tercatat itu dalam fakta persidangan dan amar putusan, dan sudah dibantah oleh Rahardjo,” pungkas Saut. [dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00

Bangunan Ruko Di Cideng Ambruk

Bangunan Ruko Di Cideng Ambruk

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2020 , 17:03:00