Erp
Anggaran Proyek Underpass, Flyover Dan Rusun Di Jakarta Dipangkas Untuk Covid-19
Alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Jakarta diperkirakan membutuhkan sekitar Rp5 triliun. Pemprov DKI Jakarta dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DK ...
Politisi PDIP Ini Desak KPK Ungkap Pemain Besar Di Balik Perppu Corona
Semua pihak seolah dipaksa mengalah dan menutup mata atas nama keadaan "Daruratan Kesehatan" ditengah pandemik virus corona baru atau Covid-19 di ...
Ramai-ramai Tolak Perppu

Ramai-ramai Tolak Perppu

Suara RakyatKamis, 30 April 2020 , 05:06:00

ASPEK keadilan, manfaat dan kepastian hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai norma hukum baru setidaknya harus memenuhi ...
Santoso: Perppu Corona Mewujudkan Kekuasaan Absolut Di Tangan Eksekutif
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang biasa disebut Perppu Corona telah dikeluarkan ... Baca Selengkapnya
ERP Jangan Jadi Proyek Akal-akalan Mendulang Retribusi

ERP Jangan Jadi Proyek Akal-akalan Mendulang Retribusi

Senin, 24 Februari 2020 , 11:11:00

INDONESIA Traffic Watch (ITW) mengingatkan Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi secara komprehensif, sebelum melelang dan menerapkan sistim Electronic Road Pricing (ERP), pada awal 2021 nanti. Hal ini agar tidak memicu tudingan ERP atau jalan b ... Baca Selengkapnya
Underpass Tol Cawang Terendam,  Arus Lalu Lintas Dialihkan

Underpass Tol Cawang Terendam, Arus Lalu Lintas Dialihkan

Minggu, 23 Februari 2020 , 08:24:00

Hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta sejak Sabtu malam membuat sejumlah wilayah tergenang air. Genangan turut terjadi di jalan Underpass Tol Cawang, Jakarta Timur pada Minggu (23/2) pagi. Sebagaimana dilaporkan akun @TMCPoldaMetro ... Baca Selengkapnya
Sering Kebanjiran, Kementerian PUPR Akui Drainase Underpass Kemayoran Buruk
Hujan yang melanda Jakarta sejak Minggu dini hari (2/2) mengakibatkan Underpass Kemayoran kembali terendam. Meski berada di Jakarta Pusat, Underpass Kemayoran merupakan tanggungjawab Pemerintahan Pusat melalui Pengelola Kawasan (PPK) Kemayoran. ... Baca Selengkapnya
Sekda DKI Pastikan Hari Ini Genangan Cepat Surut

Sekda DKI Pastikan Hari Ini Genangan Cepat Surut

Minggu, 02 Februari 2020 , 16:07:00

Hujan yang kembali mengguyur DKI Jakarta sejak Sabtu malam (1/2) mengakibatkan beberapa wilayah di Ibukota mengalami genangan. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah langsung melakukan peninjauan ke sejumlah titik di Ibukota guna melakukan pe ... Baca Selengkapnya
Kembali Terendam, DKI Turun Tangan Sedot Banjir Underpass Kemayoran
Hujan yang mengguyur Ibukota sejak Minggu (2/2) dini hari mengakibatkan Underpass Kemayoran, Jakarta Pusat, kembali terendam banjir dengan ketinggiannya diperkirakan mencapai 4 meter. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, sesuai inst ... Baca Selengkapnya
Tak Peduli Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Anies Tetap Rampungkan Penyedotan Underpass Kemayoran
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,meninjau kawasan Underpass Kemayoran, Jakarta Pusat yang tergenang banjir sejak Jumat (24/1). Peninjauan Anies tersebut guna memastikan jajaran Pemprov DKI menangani masalah tersebut secara tuntas, sehingga Unde ... Baca Selengkapnya
Ada Pembangunan Underpass Senen Extention, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya
Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas dari arah Pulogadung menuju arah Tugu Tani atau Gambir. Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Massdes Arouffy mengatakan, rekayasa lalu lintas tersebut sehubungan dengan sedang dil ... Baca Selengkapnya
Wakil Rakyat Ini Minta Penerapan ERP Paling Lambat Awal 2021
DPRD DKI Jakarta meminta penerapan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar segera diterapkan di Ibukota. Sistem ganjil genap yang diterapkan saat ini tidak menyelesaikan masalah kemacetan. "Penerapan sistem ganjil genap saat ini tid ... Baca Selengkapnya
Jalan Berbayar Segera Diberlakukan, Ganjil-genap Otomatis Hilang
Penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Ibukota rencananya akan diterapkan pada tahun 2021 mendatang. Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menggodok penyusunan peraturan daerah (Perda) yang ditargetkan rampung ... Baca Selengkapnya
Dicecar Soal Perppu KPK, Yasonna Laoly Langsung Grogi Sampai Masuk Mobil Orang Lain
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly terus menghindar dari cecaran awak media saat disinggug seputar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) KPK. Seusai menggelar jumpa pers di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum ... Baca Selengkapnya
2021, Aturan Ganjil Genap Diganti ERP

2021, Aturan Ganjil Genap Diganti ERP

Selasa, 22 Oktober 2019 , 08:10:00

Kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta, akan diterapkan di 25 ruas jalan ganjil genap pada 2021 mendatang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini masih mengkaji aturan pembatasan kendaraan tersebut sesu ... Baca Selengkapnya
Perppu KPK Bisa Dibatalkan MK

Perppu KPK Bisa Dibatalkan MK

Minggu, 20 Oktober 2019 , 14:19:00

Apabila Presiden Jokowi tetap mengeluarkan Perppu KPK atas dasar desakan komponen warga negara, maka ada beberapa hal yang akan terjadi saat masa sidang berikutnya di DPR. "Jika Presiden tak memiliki dukungan yang kuat di DPR, maka Perppu KPK ters ... Baca Selengkapnya
Prasetio Janji Selesaikan Masalah Klasik Jakarta

Prasetio Janji Selesaikan Masalah Klasik Jakarta

Senin, 14 Oktober 2019 , 20:23:00

Beberapa setelah dilantik, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi langsung berjanji menyelesaikan masalah klasik Jakarta. "Saya akan prioritaskan masalah banjir, macet, dan pembangunan LRT, MRT harus cepat h ... Baca Selengkapnya
Polemik RUU KPK, Guru Besar Hukum Unbor Dorong Mahasiswa Ajukan Judicial Review
Revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang sudah disahkan menuai kontroversi dari publik. Sebab RUU tersebut dianggap akan mengamputasi kewenangan komisi antirasuah. Salah satunya yang mencolok adalah adanya pembatasan dalam hal penyadapan da ... Baca Selengkapnya
Pak Jokowi, Perppu KPK Belum Dibutuhkan

Pak Jokowi, Perppu KPK Belum Dibutuhkan

Jum'at, 11 Oktober 2019 , 13:49:00

Supremasi hukum dan supremasi politik tidak boleh saling menyandera dan berhadap-hadapan, karena ancamannya akan mengarah kepada demokrasi. Demikian disampaikan Pakar Hukum Firman Wijaya saat ditemui seusai menjadi narasumber dalam kuliah umum ... Baca Selengkapnya
Penerbitan Perppu Tak Bikin Pendewasaan Politik

Penerbitan Perppu Tak Bikin Pendewasaan Politik

Jum'at, 11 Oktober 2019 , 12:42:00

Polemik penerbitan Perppu KPK terus bergulir. Sejumlah pihak mendesak Perppu segera diterbitkan, sementara sebagian lainnya memandang tak perlu. Pakar Hukum Firman Wijaya menilai, Perppu merupakan instrumen terakhir ketika tujuan dari revisi UU No ... Baca Selengkapnya